[selesai] LIBUR PILKADA MALANG

Kemarin anak-anak pulang sekolah membawa edaran kalau hari Kamis, 23 Mei 2013 besok itu libur,  bagaimana kita di sini? sepertinya kok tidak ada edaran, jadi ya mengalir saja… ke kantor – mencoblos – terus balik ke kantor lagi.

3 tanggapan untuk “[selesai] LIBUR PILKADA MALANG

  1. @aji
    Sampai dengan pukul 15:00, Rabu 22 Mei 2013, kami, Fakultas Sastra UM, tidak menerima edaran resmi tentang libur khusus Kamis, 23 Mei 2013, baik dari Rektor maupun dari Pemerintah Kota Malang.
    Untuk itu, kami telah mengambil sikap sebagai berikut.
    (1) Pegawai Fakultas Sastra UM yang bukan penduduk Kota Malang yang dengan sendirinya tidak memiliki hak pilih dalam Pemilukada Kota Malang wajib masuk dinas sebagaimana biasa.
    (2) Pegawai Fakultas Sastra UM yang berstatus penduduk Kota Malang dan memiliki hak pilih dalam Pemilukada Kota Malang:
    (a) yang bertugas sebagai Panitia Pemilukada wajib bertugas sebagai Panitia, diperlakukan/dicatat menjalankan tugas dinas, dan tidak wajib hadir di kampus;
    (b) yang tidak bertugas sebagai Panitia, diberi kesempatan dulu untuk melaksanakan hak pilihnya, setelah itu wajib tugas dinas ke kampus. Toh waktu efektif pencoblosan sekitar 15–60 menit. Kalau terlambat, paling 1–2 jam kerja. Jadi, tetap memenuhi hak politiknya sekaligus tetap menjalankan tugas kedinasannya. Tentu saja tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
    Dengan kebijakan seperti itu, semuanya terpenuhi: hak politik terpenuhi; tugas dinas terpenuhi. Lancar. Enak. Mengalir (kata Pak Noor Farochi).

  2. Demi menyukseskan Pemilihan Walikota (Pilwali), Pemerintah Kota Malang menetapkan tanggal 23 Mei 2013 sebagai hari libur.

    Menurut Kabag Humas Pemkot Malang, Ir H Ade Herawanto penetapan tersebut dikeluarkan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur, Soekarwo nomor 131.403/159/011/2013.

    “Sesuai SE tertanggal 20 Mei 2013 prihal penetapan hari pemungutaan suara Pilkada, maka tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari yang diliburkan,” jelasnya, Selasa (21/05/2013)

    Sebagai dasar dari penetapan hari yang diliburkan itu, kata dia, mengacu pada amanah UU Nomor 32 tahun 2004, pasal 86 ayat 3. Itu dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomo 6 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

    Makanya, kata Ade Herawanto, ketentuan tersebut tidak hanya harus dipatuhi dan dilaksanakan instansi pemerintahan. Namun juga perusahaan-perusahaan swasta, BUMN di daerah, BUMD dan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan di Kota Malang.

    “Itu demi memberikan kesempatan pada warga yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan aspirasinya saat Pilkada digelar. Jika tidak, maka bisa dikenai sanksi pidana. Sebab, dianggap menghalang-halangi warga yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya saat Pilwali,” jelasnya.

    Meski begitu, dia mengakui bila bagi instansi yang memberikan layanan publik tidak harus diliburkan. Tetapi tetap harus memberikan kesempatan pada staf atau karyawannya agar bisa menyalurkan aspirasinya saat Pilwali.

    Instansi layanan publik yang tidak diwajibkan libur seperti Rumah Sakit, perbankan dan pemadam kebakaran.
    Instansi tersebut diharapkan bisa menyesuaikan atau mengatur agar staf dan karyawannya tetap bisa mencoblos ketika Pilwali digelar.

    Karena itu Ade erharap agar majikan atau atasan memberikan kelonggaran pada karyawannya untuk bisa mencoblos. Sehingga, tidak dikenai pasal 117 ayat 6 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

    “Sebab, kalau menghalang-halangi bisa dikenai pidana 2- 12 bulan dan denda Rp 10 juta,” jelasnya sembari berharap pelaksanaan Pilkada Kota Malang berlangsung lancar, aman dan damai.@aji dewa roisky

  3. @noor farochi
    Pak Noor, mungkin karena UM termasuk instansi pusat, bukan instansi Pemda (Pemkot Malang). Setahu saya, bank, kantor bea cukai, dan kantor imigrasi juga tidak libur.

Komentar ditutup.