[selesai] SKP, REMUNERASI, GRADE, HAK & KEWAJIBAN

 lagi ramai ngomongin remunerasi, ternyata beberapa teman tidak tahu, saya hanya share tanpa maksud apapun.

Apa sih SKP ? apa sih REMUNERASI ? apa sih GRADE ?

Pegawai Negeri Sipil (PNS) seringkali dikaitkan dengan kinerja yang kurang baik, salah satu hal yang mendasarinya ternyata adalah kesalahan sistem dalam hal penghargaan terhadap kinerja PNS, ada PNS yang golongan III ternyata kerjanya hanya mondar-mandir, yang bekerja keras dan menyelesaikan tugasnya justru PNS golongan II, sedangkan dalam penerimaan HR ternyata golongan III tetap menerima lebih besar. Karenanya pemerintah membuat solusi / terobosan yang sangat sangat baik, yakni dengan memberlakukan REMUNERASI .

Remunerasi adalah penghargaan terhadap beban pekerjaan yang diemban oleh seorang PNS. Siapa yang bekerja lebih banyak / lebih berkualitas / lebih berbobot / lebih membutuhkan pemikiran, akan diganjar dengan imbalan yang lebih besar daripada yang tidak. Dan lebih bagusnya lagi, pemberian Remunerasi  ini berdasarkan benar-benar pekerjaan yang diemban dan tidak ada kaitan dengan golongan kepangkatan.

Golongan dan Kepangkatan PNS hanya berpengaruh pada Gaji Pokok & Pensiun (mengenai pensiun, pemerintah akan melakukan perubahan juga).

Bagaimana mekanisme penentuan ganjaran Remunerasi ini ? silahkan lihat bagan sebagai berikut :

 

 

1. PNS membuat SKP, sebagai kontrak pekerjaan. Pengertiannya, PNS diwajibkan mengajukan pekerjaan apa saja yang akan dia laksanakan selama 1 (satu) tahun, lengkap dengan target yang direncanakan.

2. Pimpinan Langsung, memeriksa SKP tersebut dan mengkoreksi jika dibutuhkan. PNS akan menerima kembali hasil koreksi, dan jika telah dicapai kesepakatan kedua belah pihak maka,

3. Pimpinan dan Staf menandatangani SKP yang disepakati

4. Diterbitkan SKP YANG SUDAH DITETAPKAN, yakni kontrak pekerjaan yang akan dilaksanan PNS dan telah disetujui pimpinan.

5. Dari SKP fakultas / unit yang telah terkumpul, maka pimpinan fakultas / unit, melakukan penetapan GRADE terhadap PNS tersebut, berdasarkan bobot pekerjaan / tanggung jawab yang akan di embang / kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Penentuan GRADE ini juga harus mengacu kepada ketetapan sebagai berikut :

 Tiap GRADE akan berdampak kepada penerimaan Tunjangan Kinerja/ Remunerasi tiap PNS per bulan, besarannya adalah sebagai berikut :

Kelas

Jabatan / GRADE

Tunjangan

Kinerja (Rp)

17

19.360.000

16

14.131.000

15

10.315.000

14

7.529.000

13

6.023.000

12

4.819.000

11

3.855.000

10

3.352.000

9

2.915.000

8

2.535.000

7

2.304.000

6

2.095.000

5

1.904.000

4

1.814.000

3

1.727.000

2

1.645.000

1

1.563.000

6. Langkah setelah penetapan GRADE oleh pimpinan, Penetapan GRADE dapat diakses secara terbuka oleh PNS ( bentuk keterbukaan ), hal ini akan berdampak positif yakni : a. Fungsi pengawasan dari PNS secara langsung terhadap penyelewengan kewenangan pimpinan. Jangan sampai, pimpinan memberikan GRADE secara pilih kasih, b. Menjadi motivasi positif bagi PNS untuk meraih GRADE yang lebih tinggi dengan cara meningkatkan kinerjanya.

7. PNS berhak mendapatkan tunjangan kinerja ( Remunerasi ) per bulan sesuai dengan GRADE-nya

 

Demikian share dari saya, semoga teman-teman PNS yang tadinya cuek-cuek saja terhadap Remunerasi ini, bisa menyadarinya.

Bagi yang masih meragukan diberlakukannya REMUNERASI ini, PP 88 tahun 2013, sudah ditanda tangani Bapak Presiden pada tanggal 11 Desember 2013, silahkan baca di web resmi http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1945

 

5 tanggapan untuk “[selesai] SKP, REMUNERASI, GRADE, HAK & KEWAJIBAN

  1. matur nuwun pak dawud, matur nuwun pak eko…
    berikut saya tambahkan kutipan dari PP 46 tahun 2011 yang menjadi dasar SKP, REMUNERASI, GRADE. Agar teman-teman PNS menjadi semakin sadar hak dan kewajibannya. Karena penerapan remunerasi ini jika dijalankan dengan benar-benar, maka akan jadi berkah bagi yang memang niatan awal bekerja dengan baik, dan petaka bagi yang malas-malas-an.
    ———————–
    Pasal 2
    Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

    Pasal 6
    PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

    Pasal 7
    (1) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penilaian bagi pejabat penilai.

    Penjelasan PP 46 tahun 2011

    Sistem penilaian prestasi kerja PNS yang bersifat terbuka, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta menciptakan hubungan interaksi antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai dalam rangka objektivitas penilaian dan untuk mendapatkan kepuasan kerja setiap PNS.

  2. matur nuwun pak dawud, matur nuwun pak eko..
    berikut saya tambahkan seperti yang saya ambil dari PP 46 tahun 2011 sebagai acuan SKP ini, agar teman-teman PNS semakin sadar dan ga nyantai…. ini baik bagi kita yang serius mau bekerja, tapi sungguh petaka bagi yang maunya males-males-an.

    Pasal 2
    Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

    Pasal 6
    PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

    Pasal 7
    (1) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penilaian bagi pejabat penilai.

    Penjelasan PP 46 tahun 2011

    Sistem penilaian prestasi kerja PNS yang bersifat terbuka, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta menciptakan hubungan interaksi antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai dalam rangka objektivitas penilaian dan untuk mendapatkan kepuasan kerja setiap PNS.

    —-
    sebaiknya teman2 PNS di motivasi untuk menjadi fungsional khusus (tertentu), namun teman-teman juga harus siap untuk mengumpulkan kredit point. Untuk fungsional khusus (tertentu) GRADE bisa 7 sampai dengan 8 (maksimal 9).
    untuk daftar jabatan fungsional khusus silahkan dilihat di http://menpan.go.id/sdm-aparatur/1256-daftar-jabatan-fungsional-khusus-tertentu

  3. Saya sangat setuju dengan kalimat penutup ini:
    “semoga teman-teman PNS yang tadinya cuek-cuek saja terhadap Remunerasi ini, bisa menyadarinya.”

    Artinya, tidak saja menyadari tentang Remunerasi, tetapi juga harus menyadari bahwa Remunerasi ini mengandung konsekuensi dan resiko. Jangan sampai begitu sudah ditetapkan dan dianggap menjadi “hak” lalu dituntut membabi buta namun lupa akan “kewajiban” …

    ekowahyus
    FIS UM

  4. @mas budiarto
    (1) info bagus, Mas Budi.
    (2) Setelah SKP ditandatangani di awal tahun, PNS harus melaporkan capaian kinerjanya secara periodik (bisa tiap akhir bulan, triwulan, misalnya, bergantung pada kebijakan).
    (3) Di UM SKP & capaian kinerja dikerjakan secara online (semoga juga termasuk indeks dan aspek penghitungan lainnya, misalnya, ketidakhadiran, ketidaktercapaianya yang berakibat pada pemotongan remunerasi dengan rumus tertentu). Yang jelas tim IT SIAP menyediakan aplikasi jika diminta oleh pimpinan.
    (4) Pimpina harus siap MENJADI TELADAN, bukan hanya MEMBERI (TAHU CONTOH) TELADAN (kalau tidak siap, pasti akan JADI BUMERANG “bandhil” dalam bahasa Jawa).
    (5) Semoga stigma negatif tentang PNS yang beredar selama ini, misalnya, PPGPB (pegawai pinter goblok padha bae); PSLPD (pegawai sregep lemot pada bae); dan pegawai 703 (pegawai presensi jam 7 terus 0–hilang–balik lagi jam 3 sore) bisa dihilangkan!
    Semoga.
    Dawud
    FS UM

Komentar ditutup.